Global Expose TV Kota Balikpapan — Krisis distribusi solar bersubsidi di Kota Balikpapan memasuki fase mengkhawatirkan. Antrean kendaraan yang mengular hingga 3 kilometer menjadi indikator kuat adanya ketimpangan serius antara pasokan dan kebutuhan di lapangan.
Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kalimantan Timur sekaligus Ketua Bidang Angkutan Perintis Organda Kota Balikpapan, Rustam Afandi YHS, S.Kom., melontarkan kritik tajam terhadap kondisi tersebut dan mendesak langkah cepat dari pihak terkait.
“Ini bukan lagi persoalan antrean biasa. Ini sudah masuk kategori kegagalan distribusi yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat,” tegas Rustam.
Ia secara terbuka mempertanyakan transparansi PT Pertamina Patra Niaga dalam menetapkan dan mendistribusikan kuota solar untuk Balikpapan. Menurutnya, hingga kini belum ada kejelasan yang dapat diakses publik terkait besaran kuota maupun mekanisme penyalurannya.
“Kalau kuota cukup, kenapa antrean bisa sepanjang ini? Kalau kuota kurang, berapa sebenarnya kekurangannya? Ini harus dijelaskan secara terbuka, jangan ada ruang abu-abu,” ujarnya.
Rustam juga menyoroti lemahnya tata kelola distribusi di lapangan yang dinilai tidak adaptif terhadap karakteristik Balikpapan sebagai simpul pergerakan kendaraan lintas daerah. Arus kendaraan pengisi BBM tidak hanya berasal dari dalam kota, tetapi juga dari berbagai wilayah di Kalimantan hingga luar pulau.
Di sisi lain, infrastruktur distribusi dinilai sangat terbatas. Hingga saat ini, pengisian solar bersubsidi hanya terpusat di dua titik, yakni Kilometer 13 dan Kilometer 14. Kondisi ini dinilai tidak rasional jika dibandingkan dengan tingginya mobilitas kendaraan logistik dan angkutan umum.
“Dua titik untuk kota strategis seperti Balikpapan jelas tidak cukup. Ini bottleneck yang sudah lama dibiarkan,” kata Rustam.
Sebagai solusi, ia mendesak pembukaan titik distribusi baru, termasuk mengaktifkan kembali layanan di kawasan Kilometer 9. Selain itu, diperlukan skema pengaturan yang lebih ketat dan berbasis kebutuhan, seperti segmentasi kendaraan pengguna serta pembagian waktu operasional yang terukur.
Tak hanya itu, Rustam juga menyinggung dugaan praktik tidak wajar di lapangan, termasuk aktivitas pengisian berulang oleh oknum tertentu atau yang dikenal sebagai “pengetap”. Ia menilai lemahnya pengawasan membuka celah penyimpangan yang semakin memperparah antrean.
“Kalau pengawasan lemah, distribusi pasti tidak tepat sasaran. Ini harus ditertibkan, tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa persoalan ini membutuhkan intervensi cepat, lintas sektor, dan berbasis data agar tidak terus berulang. Tanpa langkah konkret, krisis distribusi solar berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi daerah secara lebih luas.
“Ini ujian bagi tata kelola energi di daerah. Kalau tidak segera dibenahi, dampaknya akan semakin luas dan sistemik,” pungkas Rustam.
Penulis : Samsul bahri dan team
Editor : Korwil PROV Kaltim
Sumber Berita: Krisis Solar di Balikpapan: Antrean 3 Km, Distribusi Disorot, Transparansi Dipertanyakan
