GLOBAL EXPOSE TV – PANDEGLANG, BANTEN — Pergerakan Pemuda Peduli Banten (P3B) meminta Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah Kabupaten Pandeglang dan aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam pengadaan makanan dan minuman di sekolah CMBBS serta dugaan pengondisian tender pembangunan SMKN 15 Pandeglang.

P3B menyampaikan bahwa dugaan tersebut ditemukan setelah pihaknya melakukan investigasi dan advokasi di wilayah kerja KCD Pendidikan Pandeglang. Organisasi tersebut menilai terdapat dua persoalan utama yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
Pertama, P3B menyoroti dugaan korupsi dalam pengadaan makanan dan minuman di sekolah CMBBS. Mereka menduga terdapat sejumlah modus, antara lain dugaan mark-up anggaran, pengurangan kualitas atau mutu dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta dugaan penunjukan langsung yang tidak sesuai ketentuan.

P3B mempertanyakan transparansi pengadaan tersebut dan meminta KCD Pendidikan Wilayah Kabupaten Pandeglang membuka dokumen RAB pengadaan makanan dan minuman sekolah CMBBS tahun anggaran 2025–2026 kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua, P3B menyoroti dugaan pengondisian tender pembangunan SMKN 15 Pandeglang yang melibatkan CV Suci Pratama. Mereka mengklaim menemukan adanya perbedaan antara dokumen asli dan kondisi di lapangan.

P3B juga menyebut adanya dugaan pelarangan terhadap masyarakat yang hendak melakukan investigasi di lokasi pembangunan. Menurut mereka, proyek tersebut menggunakan APBD Provinsi Banten sehingga pelaksanaannya harus terbuka dan dapat diawasi publik.
Atas dugaan tersebut, P3B meminta aparat penegak hukum memeriksa Direktur CV Suci Pratama, pihak yang disebut bernama H. Atong, serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam pembangunan SMKN 15 Pandeglang.
Dalam pernyataannya, P3B menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta KCD Pendidikan Wilayah Kabupaten Pandeglang membuka seluruh dokumen pengadaan makanan dan minuman sekolah CMBBS tahun 2025–2026.
P3B juga meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan forensik terhadap dokumen CV Suci Pratama dan dokumen lelang pembangunan SMKN 15 Pandeglang, termasuk proyek USB, perpustakaan, dan bengkel.
Selain itu, mereka meminta Gubernur Banten mengevaluasi serta menonaktifkan pihak-pihak yang diduga terlibat apabila ditemukan pelanggaran dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek.
P3B juga mendesak agar kontrak CV Suci Pratama diputus apabila terbukti melanggar ketentuan, serta meminta perusahaan tersebut dikenai sanksi sesuai aturan, termasuk kemungkinan pencantuman dalam daftar hitam melalui sistem pengadaan pemerintah apabila memenuhi unsur pelanggaran.
P3B menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang objektif, transparan, dan sesuai hukum. Mereka meminta seluruh pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut.
“Jabatan adalah amanah. Setiap dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran publik harus ditindaklanjuti secara terbuka agar tidak merugikan masyarakat dan dunia pendidikan,” demikian pernyataan P3B.
P3B menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan menyampaikan aspirasi melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum apabila tuntutan mereka belum mendapat tanggapan dari pihak terkait.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari KCD Pendidikan Wilayah Kabupaten Pandeglang, pihak sekolah CMBBS, maupun CV Suci Pratama terkait tudingan yang disampaikan P3B.
Penulis : Iwan Gejes
Editor : Iwan Gejes
Sumber Berita: Pandeglang Banten












