GLOBAL EXPOSE TV – LEBAK, BANTEN Keberadaan PT Perkebunan Kroewoek atau Perkebunan Bayah yang berlokasi di Dusun Gunung Madur, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, menjadi perhatian Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Cabang Kabupaten Lebak.

Sorotan tersebut muncul menyusul sejumlah persoalan yang dipertanyakan LP-KPK, terutama menyangkut kejelasan legalitas Hak Guna Usaha (HGU), kewajiban penyediaan lahan plasma bagi masyarakat sekitar, serta dugaan persoalan pemenuhan hak-hak pekerja dan jaminan keselamatan kerja.
Ketua LP-KPK Komcab Lebak, Iyan Nulhadi, menyampaikan kepada awak media bahwa pihaknya menyayangkan sikap perusahaan yang dinilai belum memberikan respons atas surat konfirmasi terkait legalitas HGU dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Menurut Iyan, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut administrasi perusahaan, melainkan juga berkaitan dengan kepastian hukum pengelolaan lahan dan hak masyarakat yang berada di sekitar wilayah perkebunan.
“Kami menyayangkan apabila surat konfirmasi yang kami layangkan tidak mendapatkan respons. Sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha perkebunan, sudah sepatutnya ada keterbukaan mengenai legalitas HGU dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat,” tegas Iyan.

Ia menambahkan, pemerintah memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan penertiban terhadap perusahaan yang menjalankan kegiatan perkebunan tanpa dasar perizinan atau hak atas tanah yang masih berlaku.
Apabila ditemukan HGU telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka status penguasaan tanah harus ditelusuri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dan instansi terkait perlu memastikan apakah perusahaan masih memiliki dasar hukum untuk melanjutkan kegiatan operasionalnya.
LAHAN PLASMA MENJADI PERTANYAAN SERIUS
Selain persoalan legalitas HGU, LP-KPK Komcab Lebak juga menyoroti kejelasan kewajiban penyediaan lahan plasma bagi masyarakat sekitar perkebunan.
Iyan mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya mengaku belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai titik lokasi maupun realisasi lahan plasma yang diperuntukkan bagi masyarakat.
“Ini yang menjadi perhatian kami. Masyarakat sekitar seharusnya mendapatkan kejelasan mengenai hak dan kewajiban perusahaan. Sampai sekarang, berdasarkan informasi yang kami terima, masyarakat belum mengetahui secara pasti titik lokasi lahan plasma yang diperuntukkan bagi mereka,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan plasma harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan instansi yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan.
DUGAAN PERSOALAN KETENAGAKERJAAN IKUT DISOROT
Tidak hanya persoalan HGU dan plasma, LP-KPK juga menyampaikan adanya sejumlah dugaan persoalan terkait ketenagakerjaan.
Mulai dari mekanisme pemberian upah kepada pekerja hingga pemenuhan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi bagian yang ingin diklarifikasi lebih lanjut.
“Kami juga menyoroti persoalan pemberian upah dan jaminan keselamatan kerja. Jangan sampai perusahaan hanya berorientasi pada keuntungan, sementara hak-hak pekerja dan kepentingan masyarakat sekitar tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya,” lanjut Iyan.
LP-KPK DORONG PEMERINTAH LAKUKAN PEMERIKSAAN
Atas berbagai persoalan tersebut, LP-KPK Komcab Lebak mendorong pemerintah daerah, Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, instansi perkebunan, serta Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing.
LP-KPK berharap dilakukan verifikasi terhadap:
Status dan masa berlaku HGU PT Perkebunan Kroewoek Bayah.
Legalitas kegiatan operasional perkebunan.
Kewajiban dan realisasi penyediaan lahan plasma.
Kepatuhan terhadap ketentuan pengupahan pekerja.
Pemenuhan standar keselamatan dan kesehatan kerja.
Iyan menegaskan bahwa langkah pengawasan diperlukan agar seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat maupun pekerja.
HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI TETAP TERBUKA
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari manajemen PT Perkebunan Kroewoek Bayah mengenai sejumlah pertanyaan yang disampaikan LP-KPK Komcab Lebak.
Global Expose TV membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak perusahaan untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi, termasuk menyampaikan dokumen pendukung mengenai status HGU, realisasi plasma, serta pemenuhan hak-hak pekerja.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan, akurasi, dan asas praduga tak bersalah.
GLOBAL EXPOSE TV Aktual, Tajam & Terpercaya.
Penulis : Iwan Gejes
Editor : Iwan Gejes
Sumber Berita: Lebak Banten












