BURUH PENYADAP KARET PT PERKEBUNAN KROEWOEK BAYAH DIDUGA DIGAJI TAK LAYAK, DISNAKER DAN BPJS KETENAGAKERJAAN DIDESAK TURUN SIDAK!

Senin, 16 November 2026 - 19:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GLOBAL EXPOSE TV – BAYAH, LEBAK, BANTEN Praktik pengupahan terhadap pekerja penyadap karet di PT Perkebunan Kroewoek, yang dikenal sebagai Perkebunan Karet Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, menjadi sorotan. Sistem pengupahan yang diduga masih menggunakan pola borongan dengan nilai upah minim dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, khususnya instansi yang membidangi ketenagakerjaan.

Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelayakan upah, perlindungan hak-hak pekerja, serta pemenuhan standar ketenagakerjaan yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan.

Pekerja, khususnya buruh penyadap karet, merupakan bagian penting dalam kegiatan operasional perkebunan. Namun, apabila benar mereka menerima upah yang jauh dari standar kelayakan, kondisi tersebut patut dievaluasi secara menyeluruh.

Sistem pembayaran upah secara borongan juga perlu diperiksa, terutama terkait besaran penghasilan yang diterima pekerja, beban kerja, jam kerja, serta kesesuaiannya dengan ketentuan pengupahan yang berlaku.

Jangan sampai para pekerja yang setiap hari mengeluarkan tenaga untuk menghasilkan produksi perusahaan justru tidak memperoleh penghasilan yang layak dan perlindungan sebagaimana mestinya.

Atas kondisi tersebut, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lebak maupun instansi ketenagakerjaan terkait di Provinsi Banten didesak segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Perkebunan Kroewoek Bayah.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga diminta turun langsung untuk memeriksa status kepesertaan para pekerja, kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pembayaran iuran, serta jaminan perlindungan sosial bagi seluruh buruh, termasuk penyadap karet.

ADA BEBERAPA HAL YANG PERLU DIEVALUASI:

1. Kesesuaian upah pekerja dengan ketentuan upah minimum yang berlaku.
2. Legalitas dan penerapan sistem pengupahan borongan bagi buruh penyadap.
3. Kepastian pembayaran upah dan perlindungan hak-hak pekerja.
4. Kepesertaan seluruh pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
5. Kondisi kerja serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Pemerintah tidak boleh menutup mata apabila ditemukan dugaan praktik pengupahan yang merugikan pekerja. Perusahaan harus menjalankan kegiatan usaha dengan tetap menghormati hak dan martabat para buruh.

JANGAN BIARKAN BURUH MENJADI PIHAK YANG TERUS DIRUGIKAN!

Investasi dan keuntungan perusahaan seharusnya berjalan beriringan dengan kesejahteraan pekerja. Jangan sampai produktivitas perkebunan meningkat, sementara nasib buruh penyadap karet justru terabaikan.

Disnaker dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan segera turun ke lapangan, melakukan pemeriksaan secara objektif, serta mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.

Pihak manajemen PT Perkebunan Kroewoek Bayah juga diharapkan segera memberikan klarifikasi terbuka mengenai sistem pengupahan, besaran upah buruh penyadap, serta jaminan perlindungan tenaga kerja.

GLOBAL EXPOSE TV menegaskan bahwa pengawasan terhadap perusahaan bukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai aturan dan tidak mengabaikan hak-hak pekerja.

Facebook Comments Box

Penulis : Iwan Gejes

Editor : Iwan Gejes

Sumber Berita: Pandeglang Banten

Berita Terkait

Ketua DPAC BPPKB HDS Kecamatan Sumur Angkat Bicara, Tegas Menolak Pemindahan Badak Bercula Satu dari TNUK Ujung Kulon ke Alas Purwo
PLANG KLAIM KAWASAN KONSERVASI DI LAHAN DESA DARMASARI DIPERTANYAKAN, PEMDES DIDESAK BERTANGGUNG JAWAB
GLOBAL EXPOSE TV BANTEN TEGAS TOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA KE ALAS PURWO: JANGAN ATAS NAMA PENYELAMATAN, HILANGKAN IKON KEBANGGAAN PANDEGLANG!
AHLI WARIS SARNATA PERTANYAKAN LEGALITAS TANAH GEDUNG KDMP DESA BOLANG, KEPALA DESA DISEBUT KLAIM MILIK DINAS PENGAIRAN
AWDI PANDEGLANG TEGAS TOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA KE ALAS PURWO! : JANGAN ATAS NAMA PENYELAMATAN, LALU HILANGKAN IKON KEBANGGAAN PANDEGLANG!
DPW PARTAI GEMA BANGSA BANTEN TEGASKAN DUKUNGAN SUFMI DASCO AHMAD SEBAGAI CALON WAKIL PRESIDEN RI, INSTRUKSIKAN KADER RAPATKAN BARISAN
LP-KPK SOROT PT PERKEBUNAN KROEWOEK BAYAH, LEGALITAS HGU DAN REALISASI LAHAN PLASMA BAGI MASYARAKAT DIPERTANYAKAN
MILAD MUHAMMADIYAH KE-114 DI BOJONGMANIK: SATUKAN BANGSA, GURU DAN KARYAWAN AUM DIAJAK MENGABDI DENGAN HATI DAN IKHLAS
Berita ini 36 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:50 WIB

Ketua DPAC BPPKB HDS Kecamatan Sumur Angkat Bicara, Tegas Menolak Pemindahan Badak Bercula Satu dari TNUK Ujung Kulon ke Alas Purwo

Selasa, 17 November 2026 - 14:34 WIB

PLANG KLAIM KAWASAN KONSERVASI DI LAHAN DESA DARMASARI DIPERTANYAKAN, PEMDES DIDESAK BERTANGGUNG JAWAB

Senin, 16 November 2026 - 19:58 WIB

BURUH PENYADAP KARET PT PERKEBUNAN KROEWOEK BAYAH DIDUGA DIGAJI TAK LAYAK, DISNAKER DAN BPJS KETENAGAKERJAAN DIDESAK TURUN SIDAK!

Senin, 16 November 2026 - 16:38 WIB

GLOBAL EXPOSE TV BANTEN TEGAS TOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA KE ALAS PURWO: JANGAN ATAS NAMA PENYELAMATAN, HILANGKAN IKON KEBANGGAAN PANDEGLANG!

Senin, 16 November 2026 - 14:22 WIB

AHLI WARIS SARNATA PERTANYAKAN LEGALITAS TANAH GEDUNG KDMP DESA BOLANG, KEPALA DESA DISEBUT KLAIM MILIK DINAS PENGAIRAN

Berita Terbaru

Kabupaten Probolinggo

Kapolres Probolinggo Tegaskan Disiplin Harga Mati, Pelayanan Harus Humanis

Selasa, 17 Nov 2026 - 19:25 WIB

Jakarta

Kapolri Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

Selasa, 17 Nov 2026 - 18:46 WIB