GLOBAL EXPOSE TV – LEBAK, BANTEN – Pemasangan plang yang memuat informasi mengenai status suatu lahan di Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, menuai sorotan. Persoalan tersebut mencuat setelah muncul dugaan bahwa informasi yang dicantumkan dalam plang tidak sesuai dengan fakta dan kondisi status lahan yang sebenarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemasangan plang tersebut disebut dilakukan oleh salah seorang perangkat Desa Darmasari yang menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Desa. Namun, klaim bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan konservasi justru dipertanyakan karena terdapat keterangan bahwa lahan dimaksud bukan termasuk kawasan konservasi.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum, kewenangan, serta dokumen resmi yang menjadi landasan pemasangan plang tersebut.
Pemasangan tanda atau plang yang mencantumkan status penguasaan maupun peruntukan suatu lahan semestinya didasarkan pada data administrasi, dokumen pertanahan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila informasi yang dipasang tidak sesuai fakta, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana apabila unsur tindak pidana dapat dibuktikan.
Terlebih, apabila pencantuman informasi tersebut menimbulkan kerugian atau mengganggu hak pihak lain, pihak yang bertanggung jawab perlu memberikan penjelasan secara terbuka.
Masyarakat pun mendesak Pemerintah Desa Darmasari agar tidak menganggap persoalan ini sebagai hal sepele. Pemdes diminta menjelaskan siapa yang memerintahkan pemasangan plang, apa dasar hukumnya, serta apakah terdapat dokumen resmi yang menyatakan lokasi tersebut sebagai kawasan konservasi.
DESAK KLARIFIKASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pemerintah Desa Darmasari diharapkan segera melakukan klarifikasi dan memberikan pertanggungjawaban atas pemasangan plang tersebut. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara informasi dalam plang dengan status lahan berdasarkan dokumen resmi, perlu dilakukan evaluasi dan langkah perbaikan sesuai ketentuan hukum.
Instansi terkait, termasuk pemerintah daerah, ATR/BPN, serta instansi yang berwenang dalam urusan kawasan konservasi, juga diharapkan turun tangan untuk memastikan status dan batas wilayah lahan berdasarkan data resmi.
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan resmi dari pihak Pemerintah Desa Darmasari maupun Kaur yang disebut melakukan pemasangan plang masih perlu dikonfirmasi.
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pemerintah Desa Darmasari serta pihak-pihak terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
GLOBAL EXPOSE TV
Aktual, Tajam & Terpercaya
Penulis : Iwan Gejes
Editor : Iwan Gejes
Sumber Berita: Pandeglang Banten












