GLOBAL EXPOSE TV PANDEGLANG Banten – Program bantuan pemasangan sambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu yang seharusnya membantu meringankan beban ekonomi warga kini menjadi sorotan di Desa Cikayas, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Pasalnya, muncul dugaan adanya pungutan biaya terhadap masyarakat yang tercatat sebagai penerima manfaat program pemasangan kWh meter gratis tersebut.
Salah seorang warga Bejod menyampaikan bahwa penerima bantuan diduga dimintai uang sebesar Rp450.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bahkan, menurut informasi yang disampaikan warga, pungutan tersebut diduga dilakukan sebelum kWh meter datang atau sebelum proses pemasangan dilaksanakan.
Tidak hanya itu, warga juga menyebut adanya dugaan biaya awal pendaftaran sebesar Rp150.000. Informasi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan siapa pihak yang meminta pembayaran, apa dasar pungutannya, serta ke mana uang tersebut disetorkan.
Jika benar bantuan tersebut merupakan program pemerintah yang diberikan secara gratis tanpa biaya kepada penerima manfaat, maka dugaan pungutan tersebut patut mendapat perhatian serius dari pihak terkait.
Sebagaimana diketahui, salah satu program pemerintah di bidang kelistrikan adalah Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang pelaksanaannya melibatkan PT PLN (Persero). Program ini ditujukan untuk membantu rumah tangga tidak mampu memperoleh akses listrik.
Minta PLN dan Dinas Terkait Turun Tangan
Masyarakat berharap PLN, Dinas terkait, pemerintah Kecamatan Angsana, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, serta instansi pengawas dapat melakukan penelusuran dan klarifikasi terhadap dugaan pungutan tersebut.
Aparat penegak hukum (APH) juga diharapkan dapat menindaklanjuti apabila ditemukan bukti adanya pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.
Ada sejumlah hal yang perlu dijelaskan kepada masyarakat, antara lain:
- Apakah program pemasangan kWh tersebut benar merupakan bantuan gratis dari pemerintah?
- Siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan pendataan dan pendaftaran penerima manfaat?
- Apakah terdapat ketentuan resmi mengenai biaya administrasi atau biaya pemasangan?
- Siapa yang meminta uang Rp150.000 dan Rp450.000 kepada warga?
- Apakah pungutan tersebut masuk ke rekening resmi atau diberikan kepada oknum tertentu?
Menunggu Klarifikasi dan Hak Jawab
Hingga rilis ini disusun, informasi mengenai dugaan pungutan tersebut masih berdasarkan keterangan warga dan belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang terbukti.
Global Expose TV membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Pemerintah Desa Cikayas, pihak Kecamatan Angsana, PLN, pelaksana program, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pendataan maupun pemasangan kWh meter tersebut.
Persoalan ini penting dibuka secara transparan agar bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, tanpa membebani penerima manfaat dengan pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya.
GLOBAL EXPOSE TV
Aktual, Tajam & Terpercaya
Penulis : Iwan Gejes
Editor : Iwan Gejes
Sumber Berita: Pandeglang Banten












