Global expose Tv Pandeglang, Banten — minggu, 22 November 2026 Pelaksanaan rehabilitasi bangunan TK Wahana Wanita di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, menjadi sorotan setelah muncul dugaan penggunaan pasir laut serta perubahan konstruksi rangka atap dari baja menjadi kayu. DPC JAM-P -Banten Kabupaten Pandeglang mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti persoalan tersebut.

Sorotan itu muncul dalam pertemuan klarifikasi antara pihak sekolah dengan Ketua DPC JAM-Banten Kabupaten Pandeglang, N. Sujana Akbar, yang berlangsung di Gedung Koperasi Cimanggu.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Sekolah TK Wahana Wanita, Wiga, tim aktivis Pandeglang, Waka Polsek Cimanggu, anggota Satpol PP Kecamatan Cimanggu, Kormin Cimanggu, serta awak media. Turut hadir Ketua Bidang Hukum dan HAM GIB Korwil Banten, Heri Ruswadi, M.S.

Dalam pertemuan tersebut, N. Sujana Akbar meminta penjelasan mengenai dugaan penggunaan pasir laut sebagai material bangunan serta dugaan perubahan konstruksi atap dari rangka baja menjadi kayu.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam pertemuan, pihak kepala sekolah mengakui adanya kelalaian dan ketidaktahuan terkait larangan penggunaan pasir laut dalam pekerjaan proyek pemerintah.

Sementara itu, Waka Polsek Cimanggu, Windi, menyampaikan bahwa penggunaan material dalam pembangunan harus memperhatikan ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua Bidang Hukum dan HAM GIB Korwil Banten, Heri Ruswadi, M.S., menyampaikan bahwa pekerjaan rehabilitasi tersebut tidak mungkin begitu saja dikerjakan ulang sepenuhnya oleh pihak sekolah, mengingat progres pembangunan dikabarkan sudah mencapai sekitar 90 persen.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dugaan penyimpangan tetap harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis dan proses hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran.
“Kami akan melanjutkan tindak lanjut atas dugaan penggunaan pasir laut dan dugaan penggantian rangka baja dengan konstruksi kayu pada bagian atap. Ini menyangkut kualitas bangunan untuk anak-anak dan kepatuhan terhadap aturan,” ujar N. Sujana Akbar kepada awak media.
Ia bersama tim juga meminta APH bersikap tegas apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan dan dokumen yang sah.
JAM-BANTEN DESAK PEMERIKSAAN MENYELURUH
DPC JAM-Banten Kabupaten Pandeglang bersama Bidang Hukum dan HAM GIB Korwil Banten meminta dinas terkait melakukan sejumlah langkah konkret, di antaranya:
1. Melakukan pengujian laboratorium terhadap material pasir untuk memastikan apakah benar pasir laut atau material lain yang memenuhi spesifikasi.
2. Membuka RAB, gambar kerja, dan spesifikasi teknis pekerjaan rehabilitasi untuk dicocokkan dengan kondisi fisik bangunan.
3. Memeriksa konstruksi atap guna memastikan apakah benar terjadi perubahan dari rangka baja menjadi kayu dan apakah perubahan tersebut memiliki persetujuan resmi.
4. Melakukan pemeriksaan teknis serta audit terhadap pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi.
5. Memerintahkan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bagian pekerjaan yang terbukti menyimpang dari ketentuan teknis.
6. Menindaklanjuti secara hukum apabila hasil pemeriksaan menemukan unsur pelanggaran.
Menurut JAM-P Banten, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut penggunaan anggaran pemerintah, kualitas konstruksi, serta keselamatan bangunan yang digunakan sebagai sarana pendidikan anak-anak.
N. Sujana Akbar menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan rehabilitasi TK Wahana Wanita dan meminta instansi berwenang memberikan penjelasan secara terbuka.
Ia juga meminta agar persoalan tersebut tidak berhenti sebatas pertemuan klarifikasi, melainkan dilanjutkan dengan pemeriksaan teknis dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat hasil ga pengujian laboratorium maupun pemeriksaan teknis independen yang memastikan dugaan penyimpangan tersebut. Pihak pelaksana
Penulis : Wawan
Editor : Iwan Gejes
Sumber Berita: Pandeglang Banten












