BPAN LAI Desak Krimsus Polres Lebak Tindak Tegas Tambang Pasir Ilegal di Banjarsari

Rabu, 5 Februari 2025 - 08:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Global Expose TV Kabupaten Lebak – 5 Februari 2025, Maraknya aktivitas tambang pasir ilegal di wilayah hukum Polres Lebak, Polda Banten, terus menjadi sorotan. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah tambang pasir di Kampung Manggu, Desa Tamansari, Kecamatan Banjarsari, yang tetap beroperasi meskipun tidak mengantongi izin resmi.

Tim Divisi BP2Tipikor Badan Penelitian Aset Negara, Lembaga Aliansi Indonesia (BPAN LAI), melalui Wasa Irawan, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Unit Kriminal Khusus (Krimsus) Polres Lebak, untuk segera menindak tegas tambang ilegal tersebut. Ia menyoroti lemahnya pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Banjarsari yang dinilai tidak menjalankan tugasnya sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda).

“Keberadaan Pol PP di Kecamatan Banjarsari seakan tidak berfungsi dan terkesan membiarkan aktivitas ilegal ini berlangsung. Ada dugaan kuat bahwa tambang ini tetap beroperasi karena adanya koordinasi dengan pihak tertentu,” ujar Wasa Irawan.

Dampak dari tambang ilegal ini sangat merugikan masyarakat, di antaranya pendangkalan aliran sungai, rusaknya lahan pertanian, serta terbentuknya lubang bekas galian yang berpotensi menyebabkan longsor dan banjir. Salah satu contohnya adalah jalan provinsi yang mengalami longsor akibat bekas galian yang ditinggalkan, sehingga memerlukan perbaikan dari dinas terkait yang akhirnya membebani keuangan negara.

Wasa Irawan menegaskan bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pelaku bisa dijerat dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara.

“Pertambangan tanpa izin tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, kami mendesak Krimsus Polres Lebak untuk segera menutup tambang ini dan memproses hukum pemiliknya sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

BPAN LAI berharap aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas untuk menegakkan aturan serta melindungi kepentingan masyarakat dari dampak negatif pertambangan ilegal.

Facebook Comments Box

Penulis : Iwan Kejes

Editor : Sukadi

Sumber Berita: BPAN LAI Desak Krimsus Polres Lebak Tindak Tegas Tambang Pasir Ilegal di Banjarsari

Berita Terkait

Dugaan Peredaran Sabu di Ponceb Aek Nabara Disorot, APH Didorong Tindak Lanjuti Informasi Warga
PLANG KLAIM KAWASAN KONSERVASI DI LAHAN DESA DARMASARI DIPERTANYAKAN, PEMDES DIDESAK BERTANGGUNG JAWAB
Cekcok Berujung Berdarah di Cianjur, Adik Diduga Bacok Kakak Kandung dengan Golok
BURUH PENYADAP KARET PT PERKEBUNAN KROEWOEK BAYAH DIDUGA DIGAJI TAK LAYAK, DISNAKER DAN BPJS KETENAGAKERJAAN DIDESAK TURUN SIDAK!
AHLI WARIS SARNATA PERTANYAKAN LEGALITAS TANAH GEDUNG KDMP DESA BOLANG, KEPALA DESA DISEBUT KLAIM MILIK DINAS PENGAIRAN
Polsek Sungai Kanan Amankan Tiga Terduga Kasus Narkotika, Sita Sabu 4,16 Gram
Respon Cepat Dumas, Polsek Kampung Rakyat Gerebek Rumah di Tolan, 3,62 Gram Sabu Diamankan Beserta Dua Pria dan Satu Wanita
King Naga Angkat Bicara soal Status Sekjen KNPI Banjarsari: Jika Ada Pelanggaran, Laporkan, Bukan Menuding
Berita ini 108 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 01:54 WIB

Dugaan Peredaran Sabu di Ponceb Aek Nabara Disorot, APH Didorong Tindak Lanjuti Informasi Warga

Selasa, 17 November 2026 - 14:34 WIB

PLANG KLAIM KAWASAN KONSERVASI DI LAHAN DESA DARMASARI DIPERTANYAKAN, PEMDES DIDESAK BERTANGGUNG JAWAB

Senin, 16 November 2026 - 20:57 WIB

Cekcok Berujung Berdarah di Cianjur, Adik Diduga Bacok Kakak Kandung dengan Golok

Senin, 16 November 2026 - 19:58 WIB

BURUH PENYADAP KARET PT PERKEBUNAN KROEWOEK BAYAH DIDUGA DIGAJI TAK LAYAK, DISNAKER DAN BPJS KETENAGAKERJAAN DIDESAK TURUN SIDAK!

Senin, 16 November 2026 - 14:22 WIB

AHLI WARIS SARNATA PERTANYAKAN LEGALITAS TANAH GEDUNG KDMP DESA BOLANG, KEPALA DESA DISEBUT KLAIM MILIK DINAS PENGAIRAN

Berita Terbaru