Catatan Kritis Jadi Perhatian Pemda PPU

Sabtu, 6 Juli 2024 - 18:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Global Expose TV Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka penyampaian laporan badan anggaran DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten PPU Tahun Anggaran (TA) 2023, Jumat, (5/7/2024).

Dalam sambutannya Pj Bupati PPU Makmur Marbun menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras semua pihak, terutama pada Badan Anggaran DPRD yang telah melakukan pencermatan sungguh-sungguh terhadap pertanggungjawaban APBD Tahun 2023.

“ Kami mengapresiasi DPRD kabupaten PPU dan pihak-pihak terkait lainnya karena setelah melalui pembahasan, akhirnya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023 dapat disahkan menjadi Perda,” kata Makmur Marbun.

Marbun mengintruksikan kepada seluruh pejabat pengelola keuangan daerah dibawah kendali Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah, agar bekerja lebih keras dan lebih cermat lagi dalam menyusun perencanaan anggaran, melaksanakan program kegiatan dan belanja daerah serta mempertanggungjawabkannya.

Termasuk menyelesaikan kewajiban Pemerintah Daerah, dengan tetap mempertahankan kerjasama semua stakeholder dan kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah tanpa terkecuali.

Sesuai dengan Bab VIII Huruf C pada ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, bahwa Raperda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan bupati (Perbup) tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, paling lama tiga hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

“ Evaluasi tersebut bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, terutama untuk meneliti dan mencermati sejauhmana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan yang lebih tinggi, serta kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini Makmur Marbun menyampaikan bahwa realisasi pendapatan Tahun 2023 sebesar 2,25 Triliun rupiah lebih dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 124,56 Miliar Rupiah lebih, pendapatan transfer sebesar 2,11 Triliun rupiah lebih, lain-lain pendapatan yang sah 14,14 Miliar rupiah lebih dan realisasi belanja daerah dan transfer Tahun 2023 sebesar 2,08 Triliun rupiah lebih.

Sementara untuk Neraca per 31 Desember 2023 tambah Makmur Marbun, jumlah aset tahun 2023 sebesar 5,77 Triliun rupiah lebih dengan rincian aset lancar sebesar 457,28 Miliar Rupiah lebih, investasi jangka panjang sebesar 112,93 Miliar Rupiah lebih, aset tetap sebesar 4,27 Triliun Rupiah lebih dan aset Lainnya sebesar 898,31 Miliar rupiah lebih.

Kemudian disebutkan juga bahwa aset properti investasi sebesar 34,45 Miliar rupiah lebih, jumlah kewajiban sebesar 138,28 Miliar rupiah lebih dengan rincian utang belanja sebesar 13,64 Miliar rupiah lebih, utang kepada PT. SMI sebesar 124,04 Miliar rupiah lebih, pendapatan diterima di muka sebesar 599,25 Juta rupiah lebih dan jumlah ekuitas sebesar 5,63 Triliun rupiah lebih.

“Dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam terbentuknya Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 ini hingga ditetapkan menjadi Perda,” tuturnya.

Makmur Marbun mengatakan, melalui sidang paripurna tersebut dirinya mencermati ada beberapa catatan kritis yang menjadi perhatian pemerintah daerah kabupaten PPU.“ Fungsi pengawasan DPRD menjadi pentunjuk dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten PPU,” tutupnya.

Facebook Comments Box

Penulis : Edison Jalal/Islandar

Editor : Sukadi

Sumber Berita: Humas Pemda Kabupaten PPU Catatan Kritis Jadi Perhatian

Berita Terkait

Deden Daenurih Apresiasi Kekompakan Jamiah Buyut Mursinah, Sampaikan Terima Kasih atas Kepercayaan kepada Gudang Garam Merah 
Patroli Humanis di Oksibil, Satgas Damai Cartenz Berikan Layanan Kesehatan Gratis kepada Warga Pegunungan Bintang
Penikaman ASN di Ilaga, Polisi Dalami Dugaan Keterlibatan KKB dan Motif Balas Dendam
Dugaan Permintaan Jatah Bio Solar hingga Minyak Tanah Disorot, LSM Garuda Desak DPRD dan Aparat Perketat Pengawasan di Buton Tengah
Menko Polkam Tekankan Pendekatan Humanis dan Keselamatan Personel dalam Tugas di Papua
Kapolres PPU Raih Suara Indonesia Award 2026, Diapresiasi atas Kepemimpinan dan Inovasi Pelayanan Publik
Pererat Kedekatan dengan Warga, Satgas Damai Cartenz Gelar Patroli Humanis di Kampung Wandoga
2.678 Personel Dikerahkan, Kapolda NTB Pimpin Apel Ops Mandalika Rinjani 2026 Amankan MotoGP
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 10:33 WIB

Deden Daenurih Apresiasi Kekompakan Jamiah Buyut Mursinah, Sampaikan Terima Kasih atas Kepercayaan kepada Gudang Garam Merah 

Sabtu, 14 November 2026 - 17:55 WIB

Patroli Humanis di Oksibil, Satgas Damai Cartenz Berikan Layanan Kesehatan Gratis kepada Warga Pegunungan Bintang

Selasa, 3 November 2026 - 15:29 WIB

Penikaman ASN di Ilaga, Polisi Dalami Dugaan Keterlibatan KKB dan Motif Balas Dendam

Minggu, 1 November 2026 - 11:17 WIB

Dugaan Permintaan Jatah Bio Solar hingga Minyak Tanah Disorot, LSM Garuda Desak DPRD dan Aparat Perketat Pengawasan di Buton Tengah

Rabu, 28 Oktober 2026 - 20:20 WIB

Menko Polkam Tekankan Pendekatan Humanis dan Keselamatan Personel dalam Tugas di Papua

Berita Terbaru