GLOBAL EXPOSE TV – PANDEGLANG, BANTEN —Minggu 18 Oktober 2026. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atau yang dikenal sebagai Dana BOS di SMPN 4 Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten, menjadi sorotan setelah muncul sejumlah informasi mengenai kondisi sarana dan prasarana sekolah, pungutan iuran batik, hingga dugaan persoalan dalam kepengurusan bendahara.
Berdasarkan informasi yang diterima awak media dari salah seorang siswa, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di sekolah tersebut diduga belum memadai. Siswa disebut masih harus menumpang menggunakan fasilitas MCK milik SDN. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik di lingkungan sekolah.
Selain persoalan sanitasi, siswa juga dikabarkan merasa kurang nyaman saat mengikuti kegiatan belajar mengajar karena kondisi ruangan yang dinilai sangat panas. Situasi tersebut perlu mendapat perhatian pihak sekolah, mengingat kenyamanan ruang belajar merupakan salah satu faktor yang menunjang konsentrasi dan kualitas pembelajaran.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah iuran seragam batik sekolah. Berdasarkan informasi yang diterima awak media, pembayaran iuran tersebut disebut telah diselesaikan, tetapi seragam batik yang dimaksud belum diterima siswa.
Informasi ini perlu diklarifikasi oleh pihak sekolah, terutama mengenai jumlah iuran, peruntukan dana, pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan, serta alasan seragam belum selesai meskipun pembayaran dikabarkan sudah lunas.
Awak media menilai, keterbukaan informasi mengenai pungutan atau iuran sekolah penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak sekolah, orang tua, dan peserta didik.
Informasi lainnya menyebutkan bahwa kegiatan tertentu di SMPN 4 Munjul masih menggunakan atau meminjam perangkat sound system milik SDN.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai ketersediaan fasilitas pendukung kegiatan sekolah. Namun, peminjaman peralatan dari sekolah lain tidak serta-merta menunjukkan adanya penyimpangan anggaran. Diperlukan penjelasan mengenai kebutuhan, ketersediaan sarana, serta perencanaan belanja sekolah yang sebenarnya.
Sorotan berikutnya menyangkut informasi mengenai kepengurusan bendahara sekolah. Berdasarkan keterangan yang diterima awak media, bendahara sebelumnya disebut telah mengundurkan diri. Namun, karena dikabarkan tidak ada pihak lain yang bersedia, bendahara lama disebut kembali menjalankan tugasnya.
Lebih jauh, muncul informasi bahwa bendahara tersebut hanya tercantum secara administratif dan belum pernah memegang atau mengelola anggaran sekolah secara langsung.
Informasi ini masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak terkait. Perlu dipastikan siapa bendahara yang secara resmi ditetapkan, bagaimana pembagian tugasnya, siapa yang menjalankan transaksi keuangan, serta bagaimana mekanisme pencatatan dan pertanggungjawaban Dana BOS di sekolah tersebut.
Apabila benar terdapat ketidaksesuaian antara jabatan formal dan pelaksanaan tugas keuangan, kondisi itu perlu dievaluasi oleh pihak berwenang agar tata kelola anggaran berjalan transparan, tertib, dan akuntabel.
Dana BOS merupakan anggaran yang diperuntukkan mendukung operasional pendidikan dan kebutuhan pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, penggunaannya perlu direncanakan berdasarkan kebutuhan prioritas sekolah, dilaksanakan secara transparan, serta dipertanggungjawabkan sesuai aturan.
Awak media mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang maupun instansi terkait untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi apabila diperlukan, khususnya mengenai kondisi fasilitas sanitasi, kenyamanan ruang belajar, pengadaan seragam batik, sarana pendukung kegiatan, serta mekanisme pengelolaan keuangan sekolah.
Langkah tersebut penting agar setiap persoalan dapat dijelaskan berdasarkan dokumen, fakta lapangan, dan keterangan pihak-pihak yang berwenang, bukan semata-mata berdasarkan dugaan atau informasi sepihak.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai sejumlah persoalan tersebut masih memerlukan konfirmasi langsung dari kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, serta pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
Global Expose TV membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak SMPN 4 Munjul maupun instansi terkait untuk menyampaikan penjelasan mengenai penggunaan Dana BOS, kondisi fasilitas sekolah, iuran batik, dan mekanisme pengelolaan keuangan.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers dalam mendorong transparansi dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Setiap dugaan harus tetap diuji berdasarkan bukti dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Penulis : Iwan Gejes
Editor : Iwan Gejes
Sumber Berita: Pandeglang Banten












