Kasus Tanah Inkrah 13 Tahun Belum Tuntas, Pelapor Adukan Dugaan Penghilangan Objek Sitaan ke Polres Lumajang 

Selasa, 16 Juni 2026 - 16:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Global Expose TV Kabupaten Lumajang, Jawa Timur – 15 Juni 2026. Seorang warga Kabupaten Lumajang, Teguh Budi Darmawan, melaporkan seorang dokter spesialis kandungan berinisial EW ke Kepolisian Resor atau Polres Lumajang.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penghilangan barang sitaan pengadilan serta dugaan penggunaan dokumen yang dinilai tidak sah untuk melakukan peralihan hak atas sebidang tanah yang sebelumnya telah menjadi objek sengketa dan disita oleh pengadilan.

Teguh Budi Darmawan, warga Jalan Pisang Kayu III/01, RT 001 RW 001, Kelurahan Kepuhharjo, Kecamatan Lumajang, menyampaikan pengaduan tersebut melalui kuasa hukumnya, Moh. Yaser Arafat, SH, MH, dari Law Office Moh. Yaser Arafat & Partners.

Menurut Yaser, perkara perdata yang telah berlangsung lebih dari 13 tahun itu telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (inkrah) melalui Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 02/Pdt.G/2012/PN Lmj, yang kemudian diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 24/Pdt/2013/PT.SBY dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 117 K/Pdt/2014.

“Klien kami melaporkan adanya dugaan tindak pidana karena objek tanah yang telah dinyatakan sah sebagai barang sitaan pengadilan diduga telah dialihkan kepemilikannya dan bahkan dilakukan pemecahan sertifikat menjadi dua sertifikat baru,” kata Yaser kepada wartawan.

Objek sengketa tersebut berupa tanah dan bangunan di Jalan Kapten Suwandak Timur Nomor 266 B, Lumajang, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1588/Jogotrunan, Surat Ukur Nomor 4/Jogotrunan/2005, seluas 662 meter persegi.

Dalam amar putusan perkara Nomor 02/Pdt.G/2012/PN Lmj, majelis hakim menyatakan peralihan atau jual beli atas tanah tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan itu juga menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan terhadap objek tanah dimaksud.

Namun, menurut pihak pelapor, pada tahun 2024 muncul dua sertifikat baru, yakni SHM Nomor 03731 dan SHM Nomor 03732, yang disebut-sebut telah terbit atas nama EW. Kondisi itu dinilai menghambat proses eksekusi lelang yang tengah diupayakan oleh pihak pemohon eksekusi.

Yaser juga menyoroti surat dari Pengadilan Negeri Lumajang yang meminta pemohon eksekusi mencari aset lain milik salah satu termohon eksekusi. Menurutnya, langkah tersebut menimbulkan pertanyaan hukum karena objek tanah yang telah disita dan diputus oleh pengadilan seolah dianggap tidak lagi dapat dieksekusi.

Selain itu, pihaknya mempertanyakan proses administrasi pertanahan yang memungkinkan terjadinya perubahan kepemilikan atas objek yang menurut putusan pengadilan masih berada dalam status sita jaminan.

Atas dasar itu, Teguh Budi Darmawan mengajukan pengaduan ke Polres Lumajang atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hingga berita ini diturunkan, pihak dokter berinisial EW maupun instansi terkait, termasuk Pengadilan Negeri Lumajang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari seluruh pihak guna menjaga prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

Facebook Comments Box

Penulis : Tim Redaksi

Editor : Sukadi

Sumber Berita: Kasus Tanah Inkrah 13 Tahun Belum Tuntas, Pelapor Adukan Dugaan Penghilangan Objek Sitaan ke Polres Lumajang 

Berita Terkait

Deden Daenurih Apresiasi Kekompakan Jamiah Buyut Mursinah, Sampaikan Terima Kasih atas Kepercayaan kepada Gudang Garam Merah 
Patroli Humanis di Oksibil, Satgas Damai Cartenz Berikan Layanan Kesehatan Gratis kepada Warga Pegunungan Bintang
Penikaman ASN di Ilaga, Polisi Dalami Dugaan Keterlibatan KKB dan Motif Balas Dendam
Dugaan Permintaan Jatah Bio Solar hingga Minyak Tanah Disorot, LSM Garuda Desak DPRD dan Aparat Perketat Pengawasan di Buton Tengah
Menko Polkam Tekankan Pendekatan Humanis dan Keselamatan Personel dalam Tugas di Papua
Kapolres PPU Raih Suara Indonesia Award 2026, Diapresiasi atas Kepemimpinan dan Inovasi Pelayanan Publik
Pererat Kedekatan dengan Warga, Satgas Damai Cartenz Gelar Patroli Humanis di Kampung Wandoga
2.678 Personel Dikerahkan, Kapolda NTB Pimpin Apel Ops Mandalika Rinjani 2026 Amankan MotoGP
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 10:33 WIB

Deden Daenurih Apresiasi Kekompakan Jamiah Buyut Mursinah, Sampaikan Terima Kasih atas Kepercayaan kepada Gudang Garam Merah 

Sabtu, 14 November 2026 - 17:55 WIB

Patroli Humanis di Oksibil, Satgas Damai Cartenz Berikan Layanan Kesehatan Gratis kepada Warga Pegunungan Bintang

Selasa, 3 November 2026 - 15:29 WIB

Penikaman ASN di Ilaga, Polisi Dalami Dugaan Keterlibatan KKB dan Motif Balas Dendam

Minggu, 1 November 2026 - 11:17 WIB

Dugaan Permintaan Jatah Bio Solar hingga Minyak Tanah Disorot, LSM Garuda Desak DPRD dan Aparat Perketat Pengawasan di Buton Tengah

Rabu, 28 Oktober 2026 - 20:20 WIB

Menko Polkam Tekankan Pendekatan Humanis dan Keselamatan Personel dalam Tugas di Papua

Berita Terbaru