LSM Penjara: Anggota DPRD Harus jadi Contoh, Bukan Pelaku Etika Ganda

Sabtu, 20 September 2025 - 17:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Global Expose TV Kabupaten Bogor –  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Bogor Raya menyoroti dugaan rangkap jabatan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bogor yang juga menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor. Ketua LSM Penjara, Romi Sikumbang, menilai praktik tersebut bukan hanya menyalahi etika publik, tetapi juga berpotensi melanggar aturan perundang-undangan dan membuka ruang konflik kepentingan.

“Anggota DPRD yang memiliki fungsi budgeting tentu tidak etis jika juga menjadi penerima manfaat anggaran. Ini membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tegas Romi dalam pernyataannya pada Sabtu (20/9/2025).

Menurutnya, Karang Taruna sebagai organisasi yang menerima hibah dari APBD tidak seharusnya dipimpin oleh pihak legislatif yang turut mengesahkan anggaran. Hal ini dianggap mencederai prinsip netralitas dan keadilan dalam tata kelola keuangan daerah.

Romi mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bogor agar tidak bersikap pasif dan segera menindaklanjuti laporan ini secara objektif dan transparan. Ia menilai pembiaran terhadap kasus ini hanya akan meruntuhkan kredibilitas lembaga legislatif di mata publik.

“BK DPRD tidak boleh hanya menunggu tekanan publik. Mereka harus bersikap tegas, objektif, dan terbuka dalam menangani dugaan pelanggaran ini sesuai kode etik yang berlaku,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan tanggung jawab moral pejabat publik terhadap rakyat.

“Jika DPRD sendiri tidak bisa menjaga etika jabatan, maka jangan heran jika kepercayaan publik terus menurun,” ujar Romi.

LSM Penjara berencana melayangkan laporan resmi dan akan terus mengawal proses ini, bahkan bila diperlukan mendorong keterlibatan lembaga pengawas eksternal, seperti Inspektorat hingga aparat penegak hukum.

Romi juga merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang secara tegas melarang anggota DPR/DPRD merangkap jabatan dalam berbagai posisi, termasuk yang terkait langsung atau tidak langsung dengan anggaran negara.

“Jelas dalam pasal tersebut, anggota DPRD tidak boleh merangkap jabatan di lembaga yang menerima anggaran dari APBN/APBD. Ini soal kepatuhan terhadap hukum dan etika publik,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Penulis : Agus Marpaung

Editor : Sukadi

Sumber Berita: LSM Penjara: Anggota DPRD Harus jadi Contoh, Bukan Pelaku Etika Ganda

Berita Terkait

Samsat Kabupaten Bekasi Hadirkan Inovasi Pelayanan, SABENI hingga Samkopi Permudah Masyarakat Bayar Pajak Kendaraan
Bupati Asep Melantik 154 Kepala Desa Minta Kades Kolaborasi Jalankan Program Prioritas dan Pemerataan Pembangunan Desa
Satpas Kali Malang Terus Tingkatkan Pelayanan Humanis, Permudah Masyarakat dalam Pengurusan SIM
Asep Surya Atmaja Dilantik Jadi Bupati Bekasi Definitif, Koordinator Aksi Desak Penyelesaian Tiga Tuntutan Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya
Diduga Alami Kekerasan Fisik di Singapura, PMI Asal Lampung Mengadu ke KP2MI, Kedan Prabo 08 Desak PT JMI Bertanggung Jawab
Kekeringan Melanda Kampung Kebon, BPBD Kabupaten Bekasi Salurkan Air Bersih ke Warga
Samsat Kabupaten Bekasi Tingkatkan Pelayanan, Wajib Pajak Diimbau Urus Sendiri Tanpa Calo
H. Dulloh Syafei Menang Telak, Terpilih sebagai Kepala Desa Sumber Jaya Periode 2026–2034
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 10:20 WIB

Samsat Kabupaten Bekasi Hadirkan Inovasi Pelayanan, SABENI hingga Samkopi Permudah Masyarakat Bayar Pajak Kendaraan

Rabu, 4 November 2026 - 17:17 WIB

Bupati Asep Melantik 154 Kepala Desa Minta Kades Kolaborasi Jalankan Program Prioritas dan Pemerataan Pembangunan Desa

Senin, 2 November 2026 - 16:43 WIB

Satpas Kali Malang Terus Tingkatkan Pelayanan Humanis, Permudah Masyarakat dalam Pengurusan SIM

Jumat, 23 Oktober 2026 - 17:03 WIB

Asep Surya Atmaja Dilantik Jadi Bupati Bekasi Definitif, Koordinator Aksi Desak Penyelesaian Tiga Tuntutan Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya

Senin, 19 Oktober 2026 - 14:16 WIB

Diduga Alami Kekerasan Fisik di Singapura, PMI Asal Lampung Mengadu ke KP2MI, Kedan Prabo 08 Desak PT JMI Bertanggung Jawab

Berita Terbaru