Global Expose TV Kabupaten Pandeglang Banten – Program desa digital yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kini menjadi sorotan publik. Program yang akan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bekerja sama dengan PT BGS ini menggunakan anggaran Dana Desa tahun 2024 sebesar Rp60 juta per desa. Namun, inisiatif ini menuai kontroversi karena dinilai memberatkan dan kurang transparan.
Ketua DPC-PPWI Pandeglang, Nuryahman, mengkritik besarnya anggaran yang dianggap tidak wajar. “Bagaimana tidak, dari 50 titik modem yang akan dipasang di satu desa, biaya yang dibebankan oleh BUMDes mencapai Rp60 juta. Itu berarti biaya per modem mencapai Rp1.200.000. Angka ini sangat tidak masuk akal. Dari mana dasar perhitungan ini?” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan skema kerja sama antara BUMDes dan PT BGS selaku penyedia layanan internet (ISP). “Apakah Dana Desa hanya digunakan untuk membiayai perusahaan internet dengan dalih perjanjian kerja sama? Ini perlu dikawal oleh berbagai pihak, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, LSM, aktivis, dan jurnalis, karena program ini menggunakan uang negara,” tambah Nuryahman.
Salah satu Direktur BUMDes dari Kecamatan Cikeusik, ES, juga menyoroti pelaksanaan program ini. “BUMDes seharusnya proaktif melihat potensi masing-masing desa dan tidak dipaksakan untuk seragam seperti ini. Dengan anggaran sebesar Rp60 juta, masyarakat yang memasang secara mandiri hanya membayar Rp150.000 per titik, itu sudah lengkap dan siap pakai,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan transparansi anggaran tersebut. “Dengan dana Rp60 juta, apa saja yang didapat BUMDes? Selain pemasangan 50 titik modem, apa lagi yang menjadi keuntungan atau manfaat bagi BUMDes sebagai pihak kedua dalam program ini?” tambah ES.
Program desa digital yang seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan akses internet di desa-desa justru menjadi polemik. Berbagai pihak menyerukan agar program ini diawasi secara ketat demi memastikan anggaran digunakan secara efektif dan transparan.
Penulis : Dace Bahari/ Tim
Editor : Sukadi
Sumber Berita: Program Desa Digital Pandeglang Tuai Kontroversi: Anggaran Rp60 Juta per Desa Dinilai Tidak Masuk Akal
