Global Expose TV Jakarta — Diskursus akademik mengenai reformasi Kepolisian dan kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengemuka dalam kegiatan Bedah Buku “Alter Ego Listyo Sigit Presisi: Sebuah Biografi Kebijakan” yang digelar di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri, Rabu (4/2/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara akademisi, praktisi, dan peserta didik Polri dalam membaca dinamika kebijakan strategis Kapolri di tengah tuntutan reformasi institusional dan iklim demokrasi.
Penulis buku, Prof. Dr. Hermawan Sulistyo, menegaskan bahwa buku ini ditulis untuk meluruskan berbagai persepsi publik yang keliru, khususnya anggapan bahwa sejumlah kebijakan Kapolri merupakan bentuk insubordinasi terhadap Presiden.
“Ada mispersepsi yang berkembang seolah-olah semua kebijakan ini diorkestrasi dan Kapolri dianggap membangkang Presiden. Itu keliru. Tim Reformasi Polri sudah dibentuk jauh sebelum ada keputusan pemerintah. Polri adalah bagian dari pemerintah,” ujar Prof. Hermawan.
Ia menjelaskan, buku tersebut mengulas secara objektif berbagai keputusan strategis dan taktis Kapolri, terutama saat institusi Polri menghadapi tekanan besar akibat penanganan kasus-kasus yang berdampak luas.
“Bagaimana seorang Kapolri harus mengambil keputusan sulit untuk menyelamatkan institusi, itu bukan perkara mudah. Buku ini tidak dimaksudkan untuk memuji, tetapi untuk mendudukkan setiap keputusan secara proporsional dan kontekstual,” jelasnya.
Menurut Prof. Hermawan, sikap tegas Kapolri dalam berbagai forum resmi kerap disalahartikan sebagai pembangkangan, padahal ketegasan merupakan bagian dari kepemimpinan institusional.
“Kapolri juga bisa tegas. Ketegasan bukanlah pembangkangan. Pembangkangan baru terjadi jika Presiden sudah memutuskan A, lalu Kapolri secara terbuka mengatakan B,” tegasnya.
Sementara itu, mantan Kalemdiklat Polri Komjen Pol (Purn) Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana menekankan pentingnya memahami posisi Polri dalam kerangka negara demokrasi modern.
“Polisi adalah polisi sipil dalam negara demokrasi. Polisi demokratis menjalankan supremasi hukum, menjamin hak asasi manusia, serta bekerja secara transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Ia menambahkan, reformasi Polri merupakan proses berkelanjutan yang harus terus dirawat melalui ruang dialog dan diskusi yang sehat.
“Kalau kita sepakat sebagai negara demokrasi, maka harus ada ruang dialog. Demokrasi itu harus dipegang dan dijalankan dengan baik dan benar,” pungkasnya.
Penulis : Samsul bahri dan team
Editor : Faeyza
Sumber Berita: Bedah Buku “Alter Ego Listyo Sigit Presisi”, Prof. Hermawan Kupas Dinamika Kebijakan Kapolri di Tengah Reformasi Polri
