Global Expose TV Kota madya Jayapura – Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP) dari unsur adat, Max Adnir Uhi, menyampaikan kecaman keras atas berbagai aksi kekerasan terhadap warga sipil yang terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Papua dalam beberapa waktu terakhir.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul insiden pembunuhan terhadap pilot dan kopilot pesawat Smart Air yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). MRP menilai tindakan tersebut sebagai kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi, terlebih para korban merupakan warga sipil yang telah lama mengabdi dan bekerja di Papua.
“Kami mengutuk keras tindakan tersebut. Korban adalah warga sipil yang telah lama mengabdi di Tanah Papua. Kekerasan terhadap warga tak bersalah tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun,” tegas Max dalam keterangannya di Jayapura.
MRP juga menyoroti kasus pembantaian warga sipil di Kabupaten Yahukimo, termasuk insiden yang terjadi di lingkungan sekolah. Menurut Max, kekerasan di area pendidikan merupakan ancaman serius terhadap masa depan generasi Papua.
“Sekolah adalah ruang membangun masa depan anak-anak Papua. Jika rasa aman hilang dari lingkungan pendidikan, maka yang terancam bukan hanya proses belajar, tetapi masa depan daerah ini,” ujarnya.
Selain itu, MRP turut menyinggung peristiwa penembakan warga sipil di Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, yang semakin memperpanjang daftar gangguan keamanan di wilayah pegunungan.
Dalam menyikapi situasi tersebut, MRP mengajak seluruh pemangku kepentingan di Papua—pemerintah daerah, DPRP, MRP, tokoh adat, tokoh agama, serta elemen masyarakat—untuk duduk bersama dalam satu forum dialog guna merumuskan langkah konkret menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Menurut Max, stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan di Papua.
Tanpa jaminan rasa aman, berbagai program pembangunan dan pelayanan publik tidak akan berjalan optimal.
“Keamanan adalah tanggung jawab bersama, bukan semata tugas TNI dan Polri. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran dalam menjaga Papua tetap aman dan damai,” katanya.
MRP juga menyampaikan apresiasi kepada Satgas Operasi Damai Cartenz yang bertugas menjaga keamanan di wilayah Papua, khususnya di daerah pedalaman dengan tingkat kerawanan dan tantangan geografis yang tinggi.
Lebih lanjut, MRP meminta pemerintah pusat serta jajaran TNI dan Polri, termasuk Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua, untuk terus memperkuat langkah pengamanan secara terukur dan profesional demi menjamin perlindungan masyarakat sipil.
Max menegaskan bahwa situasi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif telah berdampak langsung pada aktivitas sosial masyarakat, termasuk adanya sekolah di wilayah pegunungan yang terpaksa menghentikan kegiatan belajar mengajar karena kekhawatiran guru dan siswa.
“Jika rasa aman tidak terjamin, masyarakat akan terus diliputi kecemasan. Karena itu, kita perlu duduk bersama dan menyatukan komitmen bahwa Papua harus tetap dijaga sebagai tanah yang damai,” ujarnya.
MRP berharap seluruh elemen masyarakat Papua bersatu menjaga stabilitas keamanan demi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera.
Penulis : Samsul bahri dan team
Editor : Bahri
Sumber Berita: MRP Kecam Kekerasan terhadap Warga Sipil di Papua, Serukan Forum Bersama Jaga Stabilitas Keamanan
