Global Expose TV JAKARTA – Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Maret Samuel Sueken, menginstruksikan seluruh jajaran dan relawan JPKP di Indonesia untuk menghentikan energi yang tersita dalam polemik ijazah Presiden RI ke-7 dan mengalihkan fokus pada pengawasan program-program strategis nasional yang menyangkut kepentingan rakyat serta penggunaan anggaran negara bernilai ratusan triliun rupiah.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul proses hukum terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dalam polemik ijazah yang kini telah ditangani aparat penegak hukum.
Menurut Maret, ketika suatu perkara telah masuk ke ranah hukum, maka seluruh pihak harus menghormati mekanisme yang berlaku dan memberikan ruang kepada institusi negara untuk menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan independen.
“Polisi sudah bekerja. Kejaksaan sudah bekerja. Dan pengadilan nantinya akan memberikan putusan sesuai fakta dan hukum yang berlaku. Karena itu, saya meminta seluruh relawan JPKP untuk tidak lagi menjadikan polemik ijazah sebagai agenda utama perjuangan organisasi. Biarkan hukum berjalan pada relnya,” tegas Maret.
Ia menilai bangsa saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dibanding sekadar perdebatan politik yang berkepanjangan. Menurutnya, perhatian publik harus diarahkan pada keberhasilan program-program pemerintah yang menentukan masa depan jutaan rakyat Indonesia.
“Jangan sampai kita sibuk memperdebatkan masa lalu, sementara masa depan bangsa justru luput dari pengawasan. Hari ini yang harus kita kawal bukan lagi polemik, tetapi uang rakyat. Bukan kegaduhan, melainkan keberhasilan pembangunan,” ujarnya.
Kawal Program Strategis, Kawal Masa Depan Bangsa
Maret menegaskan bahwa JPKP akan berdiri di garis depan dalam mengawal agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kata dia, merupakan investasi nasional yang akan menentukan kualitas generasi Indonesia di masa depan. Dengan nilai anggaran yang sangat besar dan cakupan penerima manfaat yang luas, program tersebut harus dipastikan berjalan tepat sasaran, berkualitas, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai institusi pelaksana juga perlu mendapatkan dukungan sekaligus pengawasan yang kuat agar mampu menjalankan mandat besar yang diberikan negara secara transparan dan akuntabel.
Perhatian serius juga diarahkan pada Program Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) yang berpotensi menjadi gerakan pemberdayaan ekonomi desa terbesar dalam sejarah Indonesia.
“Jika pembiayaan koperasi desa mencapai miliaran rupiah per desa dan menjangkau puluhan ribu desa, maka terdapat perputaran anggaran yang nilainya sangat besar. Ini bukan untuk dicurigai, tetapi wajib diawasi bersama agar setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa,” katanya.
Relawan Harus Menjadi Mata dan Telinga Rakyat
Maret menegaskan bahwa era relawan yang hanya aktif di media sosial harus diakhiri. Menurutnya, relawan harus hadir langsung di tengah masyarakat sebagai pengawas sosial yang konstruktif.
Ia meminta seluruh kader JPKP turun ke lapangan, mempelajari regulasi, memantau pelaksanaan program, mendengar keluhan masyarakat, serta melaporkan berbagai persoalan yang berpotensi menghambat keberhasilan program pemerintah.
“Relawan tidak boleh hanya menjadi penonton atau komentator. Relawan harus menjadi mata dan telinga rakyat. Hadir di desa, hadir di lapangan, memastikan kebijakan negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan relawan bukan bertujuan mencari kesalahan pemerintah, melainkan memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal kepada rakyat.
Satu Komando Kawal Pemerintahan Bersih
Dalam arahannya kepada seluruh keluarga besar JPKP, Maret menegaskan bahwa tugas relawan bukan menjadi penyidik, hakim, ataupun jaksa. Tugas relawan adalah memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih dan penggunaan anggaran negara benar-benar berpihak kepada rakyat.
Karena itu, ia mengeluarkan instruksi satu komando kepada seluruh jajaran JPKP untuk memusatkan perhatian pada pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN), Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES), serta penggunaan APBN dan APBD yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Inilah saatnya relawan menunjukkan peran sejatinya. Kita hadir bukan hanya saat pemilu dan bukan hanya saat politik memanas. Kita hadir untuk memastikan negara berjalan di jalur yang benar, pembangunan berjalan bersih, dan rakyat memperoleh haknya secara utuh,” ujar Maret.
Menutup pernyataannya, Maret Samuel Sueken mengajak seluruh relawan JPKP untuk mengawal agenda reformasi tata kelola pemerintahan dan mendukung upaya pemberantasan penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.
“Polemik ijazah biarlah menjadi urusan aparat penegak hukum. Tugas kita hari ini adalah mengawal ratusan triliun uang rakyat agar tidak bocor, tidak diselewengkan, dan benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan. Itulah pengabdian yang sesungguhnya,” pungkasnya.
KAWAL PRABOWO BERSIH-BERSIH!
KAWAL UANG RAKYAT!
KAWAL PEMBANGUNAN!
SALAM SATU KOMANDO!
JPKP SIAP MELAYANI!
Penulis : Samsul bahri dan team
Editor : Korwil
Sumber Berita: Ketum JPKP: Polemik Ijazah Sudah Ranah Hukum, Saatnya Relawan Kawal Ratusan Triliun Uang Rakyat
