Global Expose TV, Kabupaten Pandeglang, Banten — Senin, 27 April 2026. Kinerja distribusi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan serius. Kali ini, dugaan keterlambatan pengiriman oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karyasari di bawah naungan Global Al Jabar, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, memicu kritik tajam dari berbagai pihak.
Berdasarkan pantauan di lapangan, MBG baru tiba di SDN Sesepan sekitar pukul 11.00 WIB. Waktu tersebut dinilai sudah melewati batas ideal distribusi, mengingat sebagian siswa sudah bersiap pulang, bahkan ada yang telah meninggalkan lingkungan sekolah sebelum makanan dibagikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas pelaksanaan program yang sejatinya bertujuan meningkatkan asupan gizi peserta didik.
Sejumlah sumber di lingkungan sekolah menyayangkan kejadian tersebut. “Program ini bagus, tapi kalau pengirimannya terlambat seperti ini, anak-anak tidak merasakan manfaatnya. Bahkan ada yang sudah pulang duluan,” ungkap salah satu pihak yang enggan disebutkan namanya.
Mengacu pada kebijakan terbaru Badan Gizi Nasional (BGN) hingga April 2026, distribusi MBG telah diatur secara sistematis dan bertahap. Untuk balita, PAUD, TK/RA, dan siswa SD kelas 1–3 dijadwalkan pukul 08.00 WIB, sedangkan untuk siswa SD kelas 4–6 hingga jenjang SMP dan SMA pada pukul 10.00 WIB. Namun fakta di lapangan menunjukkan jadwal tersebut diduga tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Bahkan, sejumlah lembaga PAUD dilaporkan belum menerima MBG hingga pukul 11.00 WIB.
Keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada siswa yang kehilangan haknya untuk menerima makanan bergizi tepat waktu, tetapi juga berpotensi menimbulkan pemborosan. Makanan yang seharusnya dikonsumsi dalam kondisi segar menjadi tidak optimal pemanfaatannya. Hal ini sekaligus mencerminkan lemahnya manajemen distribusi serta kurangnya koordinasi antara pihak pelaksana dan penerima manfaat.
BGN sendiri telah menetapkan aturan tegas bagi mitra pengelola dapur atau SPPG yang tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP). Sanksi yang dapat dijatuhkan antara lain penghentian operasional sementara (suspensi) apabila terjadi pelanggaran, termasuk keterlambatan distribusi yang berdampak pada terganggunya pelayanan kepada siswa.
Pihak sekolah berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi MBG, khususnya dalam aspek ketepatan waktu dan kesiapan logistik. Koordinasi yang lebih baik antara SPPG dan sekolah dinilai menjadi kunci agar program ini berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.
Program MBG merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Namun, implementasi di lapangan harus dilakukan secara disiplin, profesional, dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Tanpa pengawasan dan perbaikan yang serius, program ini berisiko kehilangan kepercayaan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPPG Karyasari belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan keterlambatan tersebut. Masyarakat kini menunggu klarifikasi serta langkah konkret dari pihak terkait untuk memastikan distribusi MBG ke depan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi para siswa.
Penulis : Iwan Gejes
Editor : Iwan Gejes
Sumber Berita: Pandeglang Banten
