Global Expose TV Kabupaten Labuhanbatu – Krisis BBM bersubsidi yang melanda sejumlah SPBU di Kabupaten Labuhanbatu dalam beberapa hari terakhir menimbulkan keresahan besar di tengah masyarakat. Antrean kendaraan mengular hingga berjam-jam dan mengakibatkan kemacetan di beberapa titik jalan utama. Kondisi ini turut mengganggu aktivitas masyarakat kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM.
Kelangkaan yang terjadi secara serentak di berbagai SPBU ini dinilai tidak wajar karena tidak ada informasi resmi mengenai gangguan distribusi besar-besaran di jalur pasokan BBM. Ketidaksesuaian antara fakta lapangan dan data distribusi menimbulkan dugaan kuat adanya persoalan serius pada tingkat pelaksana distribusi di daerah.
Pada saat yang sama, sejumlah operator SPBU memberikan alasan berbeda-beda terkait menipisnya stok BBM bersubsidi, mulai dari keterlambatan pasokan, gangguan jalur distribusi, hingga pengalihan pasokan ke daerah bencana. Namun laporan dari masyarakat dan pihak terkait menunjukkan bahwa jalur distribusi dari Dumai dan Belawan dalam kondisi aman dan tidak terjadi hambatan yang signifikan.
Informasi dari SPBU justru memperkuat dugaan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Indikasi permainan stok, manipulasi kuota, serta ketidaktransparanan distribusi menjadi isu yang mencuat dan kini menjadi sorotan publik.
Keluhan warga semakin meningkat setelah banyak pelanggan mengaku barcode subsidi mereka tiba-tiba tidak dapat digunakan saat melakukan pengisian BBM. Operator SPBU beralasan bahwa barcode harus diaktifkan ulang, sementara petugas verifikasi tidak berada di lokasi. Situasi tersebut memunculkan dugaan adanya upaya sistematis untuk mempersempit akses masyarakat terhadap BBM subsidi.
Dugaan praktik manipulasi barcode, penyaluran tidak tepat sasaran, hingga kemungkinan pengalihan BBM subsidi kepada pihak lain yang tidak berhak membuat masyarakat semakin curiga bahwa kelangkaan ini bukan terjadi secara alamiah. Para petani, nelayan, ojek, pekerja harian, serta pengguna kendaraan roda dua dan empat menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kondisi ini.
Menanggapi situasi yang semakin memprihatinkan, aktivis media dan LSM di Labuhanbatu, kamis (4/12/2025) mendesak pemerintah pusat untuk turun tangan secara langsung. Mereka meminta Presiden Republik Indonesia memerintahkan jajarannya melakukan evaluasi menyeluruh atas sistem distribusi BBM di daerah, termasuk pengawasan terhadap seluruh SPBU yang beroperasi.
Dalam tuntutannya, aktivis meminta BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga melakukan audit total terhadap setiap SPBU di Labuhanbatu. Mereka juga mendorong Polri dan Kejaksaan membentuk tim khusus guna menyelidiki dugaan penyelewengan distribusi, termasuk potensi penimbunan dan manipulasi barcode subsidi. SPBU yang terbukti melanggar diminta untuk segera diberikan sanksi tegas hingga pencabutan izin operasional.
Masyarakat Labuhanbatu kini menantikan langkah konkret pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan kelangkaan BBM yang dianggap semakin tidak terkendali ini. Mereka berharap Presiden mengambil tindakan cepat agar keluhan rakyat tidak diabaikan dan praktik penyimpangan distribusi BBM dapat dihentikan secara menyeluruh.
Pihak SPBU dan Pertamina belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini diterbitkan.
Penulis : Tim Redaksi
Editor : Sukadi
Sumber Berita: Dugaan Permainan SPBU Mencuat, Kelangkaan BBM di Labuhanbatu Dinilai Tidak Wajar
