Maret Samuel Sueken: Jangan Biarkan Transparansi Kehutanan Kalah oleh Kepentingan dan Jabatan.
Global Expose TV JAKARTA, 15 Oktober 2026 — Dugaan selisih uang dalam amplop, kontroversi pertemuan pejabat dengan pengusaha yang pernah terseret perkara pembalakan liar, sorotan terhadap penempatan personel dalam program kehutanan, hingga polemik penghargaan kepada PT Toba Pulp Lestari (TPL) menjadi sederet persoalan yang perlu dijawab secara terbuka oleh Kementerian Kehutanan.
Di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kerusakan ekosistem, serta meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai integritas pejabat, penggunaan fasilitas negara, proses pengambilan keputusan, dan efektivitas pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin kehutanan.
Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Maret Samuel Sueken, menilai berbagai kontroversi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui klarifikasi resmi, pemeriksaan berbasis bukti, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji publik.
“Persoalannya bukan sekadar kontroversi yang ramai diberitakan. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola kehutanan. Setiap dugaan harus diperiksa secara objektif, setiap keputusan harus bisa dijelaskan, dan setiap pejabat wajib mempertanggungjawabkan kewenangannya,” demikian pokok sikap yang disampaikan JPKP.
Amplop SGD14.000, Ke Mana Selisih SGD2.000?
Sorotan pertama tertuju pada dugaan pemberian uang sebesar 14.000 dolar Singapura (SGD) yang dikaitkan dengan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Dalam perkembangan penyidikan yang diberitakan pada Agustus 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa uang yang diduga terkumpul mencapai SGD14.000, sedangkan uang yang diamankan penyidik berjumlah SGD12.000. Selisih SGD2.000 tersebut menjadi bagian dari penelusuran penyidik. “https://news.detik.com/berita/d-8613216/kpk-ungkap-selisih-sgd-2-000-di-amplop-bupati-kuansing-untuk-menhut” (https://news.detik.com/berita/d-8613216/kpk-ungkap-selisih-sgd-2-000-di-amplop-bupati-kuansing-untuk-menhut)
Raja Juli sebelumnya menyatakan tidak mengetahui isi amplop yang ditinggalkan setelah audiensi dan telah meminta ajudannya mengembalikannya. Pernyataan tersebut merupakan bagian penting dari klarifikasi yang harus diperhitungkan dalam proses pemeriksaan.
Namun, sejumlah pertanyaan tetap membutuhkan jawaban: bagaimana kronologi perpindahan uang tersebut, siapa saja yang menguasainya, berapa jumlah sebenarnya, dan apa kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani KPK?
JPKP mendesak agar penelusuran dilakukan secara tuntas. Kepastian hukum harus dibangun berdasarkan alat bukti, bukan asumsi, tetapi setiap perbedaan keterangan juga tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan.
Publik membutuhkan fakta yang terang, bukan spekulasi yang berkepanjangan.
Kontroversi Gaplek dan Standar Etika Pejabat Kehutanan
Perhatian berikutnya muncul setelah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadi sorotan terkait permainan gaplek bersama Muhammad Azis Wellang, pengusaha yang pernah berstatus tersangka dalam perkara dugaan pembalakan liar.
Perkembangan status hukum Azis Wellang, termasuk proses praperadilan dan penghentian penyidikan yang disebut dalam pemberitaan, harus diperhitungkan secara cermat. Status hukum seseorang tidak boleh disederhanakan ataupun diabaikan demi membangun kesimpulan sepihak.
Raja Juli juga menyatakan tidak mengenal Azis Wellang sebelumnya dan tidak membicarakan persoalan pembalakan liar dalam pertemuan tersebut.
Meski demikian, sebagai pejabat yang memegang tanggung jawab strategis atas pengelolaan dan pengawasan hutan negara, Menteri Kehutanan tetap dituntut menjaga standar etika, kehati-hatian, dan keterbukaan.
Yang menjadi pertanyaan bukan permainan gaple itu sendiri, melainkan bagaimana pejabat publik memastikan hubungan sosial tidak menimbulkan konflik kepentingan atau merusak kepercayaan masyarakat terhadap independensi pengawasan kehutanan.
JPKP meminta persoalan tersebut dijelaskan secara proporsional, tanpa menghakimi pihak mana pun sebelum fakta dan konteksnya terverifikasi.
Penempatan Kader Partai dalam Program Kehutanan, Transparansi Harus Dibuka
Sorotan ketiga menyangkut penempatan sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam struktur Operation Management Office (OMO) FOLU Net Sink 2030 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025.
Keterlibatan seseorang dalam partai politik tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Namun, ketika jabatan berada dalam program strategis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, publik berhak mengetahui bagaimana proses seleksi dan penetapan personel dilakukan.
JPKP mendesak Kementerian Kehutanan membuka informasi mengenai persyaratan kompetensi, mekanisme rekrutmen atau penunjukan, uraian tugas, sumber pembiayaan, serta mekanisme pengawasan terhadap personel yang terlibat.
Jika terdapat dugaan konflik kepentingan, termasuk hubungan politik atau keluarga yang relevan dengan proses pengangkatan, hal tersebut perlu diperiksa berdasarkan dokumen dan fakta yang dapat diverifikasi.
Program kehutanan harus dijalankan berdasarkan kebutuhan profesional, integritas, dan target lingkungan yang terukur. Jangan sampai muncul keraguan publik karena proses pengisian jabatan tidak dijelaskan secara memadai.
Fasilitas Negara Bukan Milik Pribadi atau Partai
Polemik penggunaan gedung kementerian untuk kegiatan yang dikaitkan dengan kepentingan politik juga perlu mendapat penjelasan apabila benar terjadi.
Pemerintah harus membuka dasar penggunaan fasilitas, pihak penyelenggara, bentuk perizinan, sumber pembiayaan, dan kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku.
Fasilitas kementerian merupakan aset negara yang penggunaannya wajib mengikuti ketentuan. Karena itu, klarifikasi yang transparan diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas publik bagi kepentingan di luar tugas pemerintahan.
JPKP meminta mekanisme pengawasan internal diterapkan secara konsisten, tanpa melihat kedekatan politik maupun jabatan pihak yang terlibat.
TPL Pernah Menerima Penghargaan, Kemudian Izinnya Dicabut
Polemik berikutnya berkaitan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Perusahaan tersebut menerima penghargaan Prima Wana Karya pada Agustus 2025. Selanjutnya, pada Januari 2026, izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) TPL termasuk dalam izin yang dicabut pemerintah dalam rangka evaluasi kegiatan pemanfaatan hutan setelah bencana di Sumatera. “https://www.hukumonline.com/berita/a/pesan-untuk-menteri-lingkungan-hidup–saat-sertifikasi-hijau-gagal-membaca-risiko-bencana-lt6a33588363455/” (https://www.hukumonline.com/berita/a/pesan-untuk-menteri-lingkungan-hidup–saat-sertifikasi-hijau-gagal-membaca-risiko-bencana-lt6a33588363455/)
Perubahan situasi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi penilaian, efektivitas pengawasan, dan dasar pengambilan keputusan pemerintah.
Apa indikator yang digunakan ketika penghargaan diberikan? Bagaimana hasil evaluasi lingkungan dan kepatuhan perusahaan pada saat itu? Apakah terdapat temuan baru yang menjadi dasar pencabutan izin? Dan bagaimana pemerintah menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang menolak atau mempersoalkan kegiatan perusahaan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan dokumen, hasil pemeriksaan, serta penjelasan resmi dari instansi terkait.
Pencabutan izin tidak otomatis membuktikan bahwa TPL menjadi penyebab langsung seluruh bencana banjir dan longsor di Sumatera. Penentuan penyebab bencana memerlukan kajian ilmiah dan bukti yang spesifik.
Namun, pemerintah wajib menjelaskan secara terbuka dasar pemberian penghargaan dan dasar pencabutan izin agar konsistensi kebijakan kehutanan dapat dinilai masyarakat.
Penghargaan harus mencerminkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara pengawasan harus mampu mendeteksi dan menindak pelanggaran secara konsisten.
Ribuan Titik Panas, Ancaman Karhutla Tak Bisa Diremehkan
Di saat persoalan tata kelola menjadi sorotan, ancaman karhutla juga membutuhkan penanganan serius.
Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa pemantauan hingga 5 Oktober 2026 pukul 21.15 WIB mencatat 1.359 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional. Data tersebut menunjukkan besarnya tantangan pengendalian karhutla pada periode tersebut.
“https://www.kehutanan.go.id/news/hotspot-nasional-meningkat-kemenhut-perkuat-operasi-pengendalian-karhutla” (https://www.kehutanan.go.id/news/hotspot-nasional-meningkat-kemenhut-perkuat-operasi-pengendalian-karhutla)
Angka titik panas bukan dengan sendirinya jumlah kejadian kebakaran terverifikasi. Namun, data tersebut menjadi sinyal penting bagi penguatan deteksi dini, patroli, pemadaman, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat dari paparan asap.
Kerusakan tutupan vegetasi, degradasi gambut, dan gangguan daerah tangkapan air dapat memperbesar kerentanan lingkungan. Dalam kondisi tertentu, faktor-faktor tersebut juga dapat memperburuk dampak hujan ekstrem, erosi, banjir, dan longsor.
Karena itu, pencegahan tidak boleh berhenti pada pemadaman ketika api telah meluas. Pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan hutan, pemulihan kawasan rusak, perlindungan gambut, dan pengelolaan daerah aliran sungai harus menjadi bagian dari kebijakan yang berkelanjutan.
JPKP menilai keselamatan warga harus ditempatkan sebagai prioritas. Negara tidak boleh baru bergerak setelah permukiman terendam, mata pencaharian hilang, atau korban jiwa berjatuhan.
JPKP Desak KPK dan Pemerintah Bertindak Terukur
Atas berbagai persoalan tersebut, JPKP meminta langkah konkret dari lembaga yang berwenang.
Pertama, KPK menuntaskan penelusuran dugaan pemberian uang yang berkaitan dengan perkara Kuantan Singingi dan menyampaikan perkembangan penanganannya sesuai ketentuan hukum.
Kedua, Kementerian Kehutanan memberikan klarifikasi resmi mengenai isu etika pejabat, proses penempatan personel program FOLU Net Sink 2030, serta dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan politik.
Ketiga, pemerintah membuka dasar penilaian penghargaan Prima Wana Karya kepada TPL dan menjelaskan hasil evaluasi yang mendasari pencabutan izin perusahaan tersebut.
Keempat, pengawasan internal dan eksternal terhadap pemanfaatan kawasan hutan diperkuat, termasuk pemeriksaan atas dugaan konflik kepentingan berdasarkan bukti yang dapat diuji.
Kelima, upaya pencegahan karhutla, perlindungan masyarakat dari asap, pemulihan ekosistem, serta pengawasan daerah tangkapan air harus dijalankan secara konsisten dan terukur.
JPKP menegaskan bahwa seluruh pemeriksaan wajib menghormati asas praduga tak bersalah, hak setiap pihak untuk memberikan klarifikasi, serta proses hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, keterbukaan informasi dan akuntabilitas pejabat publik tidak boleh dikesampingkan.
Jangan Tunggu Hutan Rusak, Baru Sibuk Mencari Jawaban
Bagi JPKP, persoalan kehutanan tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan dan klarifikasi sesaat. Yang dibutuhkan adalah transparansi, pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang konsisten, serta kebijakan yang benar-benar melindungi kepentingan masyarakat.
Jangan sampai pertanyaan mengenai amplop tidak memperoleh kejelasan. Jangan sampai kontroversi etika pejabat mengaburkan pentingnya integritas. Jangan sampai penghargaan dan pencabutan izin berjalan tanpa penjelasan yang dapat diuji publik.
Dan yang paling penting, jangan sampai kepentingan masyarakat dikalahkan oleh lemahnya pengawasan terhadap kekayaan alam bangsa.
Maret Samuel Sueken, Ketua Umum JPKP, mendesak KPK menuntaskan penelusuran sesuai kewenangannya, Kementerian Kehutanan membuka pertanggungjawaban tata kelola, dan pemerintah memperkuat perlindungan hutan serta keselamatan rakyat.
Hutan bukan milik pejabat. Hutan bukan milik partai. Hutan adalah kekayaan bangsa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat dan generasi mendatang.
JPKP: BUKA FAKTANYA, TEGAKKAN HUKUMNYA, SELAMATKAN HUTANNYA!
MARET SAMUEL SUEKEN
Ketua Umum
Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP)
Penulis : S bahri dan team
Editor : Korwil
Sumber Berita: Amplop Bersaldo Misteri, Kontroversi Pejabat, Hingga Penghargaan TPL: JPKP Desak Kemenhut Buka-Bukaan
