Global Expose TV Provinsi JAMBI – Polda Jambi menegaskan komitmennya menindak tegas dugaan pelanggaran dalam proses rekrutmen Bintara Polri Tahun 2026. Dua personel berinisial Briptu MD dan Bripda Y telah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Namun, putusan tersebut belum berkekuatan tetap karena keduanya masih mengajukan banding.
Perkembangan penanganan perkara tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Erlan Munaji, dalam kegiatan doorstop di Media Center Bidhumas Polda Jambi, Jumat (16/10/2026).
Erlan menjelaskan, hasil sidang kode etik menyatakan kedua personel melakukan perbuatan tercela. Sanksi PTDH dijatuhkan sebagai bentuk penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri.
“Berdasarkan hasil sidang Kode Etik Profesi Polri, kedua pelanggar dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH. Saat ini, keduanya sedang mengajukan banding,” ujar Erlan.
Pemeriksaan Propam Terus Berjalan
Tak berhenti pada dua personel tersebut, Bidpropam Polda Jambi juga masih mendalami dugaan keterlibatan personel lain, yakni IPDA P, Brigadir R, dan IPDA F. Sementara itu, penanganan terhadap personel berinisial KBP H dilakukan oleh Divpropam Polri di Mabes Polri.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengusut dugaan pelanggaran secara menyeluruh, termasuk memastikan peran masing-masing pihak berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh.
Sembilan Laporan Polisi Ditangani Penyidik
Dari sisi pidana, Ditreskrimum Polda Jambi terus mengembangkan penyidikan atas dugaan penipuan yang berkaitan dengan rekrutmen Bintara Polri 2026. Hingga kini, terdapat sembilan laporan polisi (LP) yang ditangani, terdiri atas tujuh laporan dengan terlapor MD dan dua laporan dengan terlapor Y.
Dari tujuh laporan yang mencantumkan MD sebagai terlapor, satu perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21 dan dilanjutkan ke tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU). Sementara itu, enam laporan lainnya masih dalam proses penyidikan.
Adapun dua laporan dengan terlapor Y juga masih dalam tahap penyidikan. Penyidik turut mengembangkan perkara yang berkaitan dengan KBP H dan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
Kabid Humas Polda Jambi menegaskan, penanganan perkara akan terus berjalan melalui jalur pidana maupun penegakan kode etik profesi Polri.
“Penanganan perkara ini masih terus berjalan, baik dari sisi penyidikan pidana maupun pemeriksaan kode etik. Kami memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku,” tegas Erlan.
Masyarakat Diminta Berani Melapor
Polda Jambi memastikan setiap perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada masyarakat sesuai tahapan dan prosedur yang berlaku. Kepolisian juga mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban atau mengetahui informasi terkait dugaan penipuan rekrutmen Bintara Polri tersebut agar segera melapor melalui Call Center Polri 110.
“Setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kami mengimbau masyarakat yang memiliki informasi atau merasa menjadi korban untuk segera melapor agar dapat ditindaklanjuti oleh penyidik,” tutup Erlan.
Polda Jambi menegaskan bahwa proses hukum terhadap dugaan penipuan rekrutmen ini tetap berjalan. Penanganan perkara diharapkan dapat mengungkap fakta secara menyeluruh, memberikan kepastian hukum, serta menjaga integritas proses penerimaan anggota Polri agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penulis : S bahri dan team
Editor : Korwil
Sumber Berita: Dugaan Penipuan Rekrutmen Bintara Polri 2026, Dua Personel Polda Jambi Dijatuhi Sanksi PTDH












