Global Expose TV Kabupaten Bogor Jawa Barat – Dugaan keterlibatan oknum Ketua RT dan sebuah lembaga yang mengklaim sebagai lembaga perlindungan hukum dalam mendukung praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) subsidi mencuat di Desa Bojong, RT 16/RW 08, Kabupaten Bogor. Hingga kini, pihak Polsek Klapanunggal dan Polres Bogor belum mengambil tindakan tegas atas kasus tersebut, meskipun informasi telah dilaporkan oleh media kepada aparat penegak hukum.
Hasil investigasi awak media mengungkap adanya aktivitas pengepul BBM subsidi yang dilakukan di halaman rumah Ketua RT setempat. Saat tim media mencoba mengonfirmasi, Ketua RT berinisial “N” enggan menemui wartawan. Bahkan, istrinya yang akhirnya bersedia memberikan keterangan menyebutkan bahwa aktivitas pengepulan tersebut sudah berlangsung sekitar dua bulan. Ia juga menambahkan bahwa Ketua RT tidak berada di rumah karena sedang berada di Jawa. Namun, tim media menduga Ketua RT sebenarnya berada di dalam rumah dan sempat keluar-masuk setelah melihat kehadiran awak media.
Salah seorang pengepul berinisial “N” mengaku bahwa mereka mendapatkan izin operasional dari sebuah lembaga perlindungan hukum, yang berbentuk surat perizinan dari Kementerian Investasi. Untuk mendapatkan izin tersebut, pengepul harus membayar biaya serta iuran bulanan sebesar Rp200.000. Namun, ia mengungkapkan kekecewaannya karena tidak mendapatkan perlindungan dari lembaga tersebut ketika menghadapi masalah hukum.
“Izin itu diberikan oleh lembaga, tapi kami kecewa karena saat ada masalah, kami tidak dilindungi. Kami juga mempertanyakan penggunaan uang iuran itu. Lembaga tersebut hanya berjanji mengurus segala masalah jika ada yang tertangkap, tapi kenyataannya tidak ada tindakan apa pun,” ujarnya.
Berdasarkan peraturan yang berlaku, izin terkait distribusi BBM subsidi semestinya diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sesuai dengan Undang-Undang Migas. Selain itu, izin dari Kementerian Investasi yang dapat diakses melalui aplikasi OSS adalah layanan gratis dan tidak berhubungan dengan BBM subsidi.
Tim media telah melayangkan surat laporan resmi kepada Polsek Klapanunggal dan Polres Kabupaten Bogor terkait temuan penyalahgunaan BBM subsidi ini. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tindakan nyata dari pihak berwenang. Media juga berencana melaporkan kasus ini ke Kapolda Jawa Barat agar ada tindakan tegas terhadap dugaan mafia BBM subsidi dan lembaga yang memperjualbelikan izin secara ilegal.
Masyarakat berharap Kapolda Jawa Barat dan Kapolri segera bertindak untuk membongkar jaringan mafia BBM subsidi ini.
Termasuk menyeret oknum-oknum yang terlibat, baik dari pihak RT maupun lembaga yang diduga memanfaatkan nama kementerian untuk kepentingan pribadi.
Penulis : Hotma Tumangger
Editor : Sukadi
Sumber Berita: Dugaan Mafia BBM Subsidi Didukung Oknum RT dan Lembaga: Kapolsek dan Polres Bogor Diduga Tidak Bertindak
